Teori Hak Kepemilikan

Lanjut tugas Ekonomi Kelembagaan minggu ini, saya akan mereview materi “Teori Hak Kepemilikan”. Realitasnya persoalan hak kepemilikan di negara-negara berkembang, tidak seutuhnya rezim yang dianut merupakan rezim private maupun rezim state property right. Karena hak kepemilikan memiliki arti yang spesifik dan dinamis sesuai degan konteks lingkungan sector ekonomi yang hendak diterapkan di suatu negara. Itu pembukaan materi yang ada pada bab ini, tetap belum mengerti materi minggu ini? Langsung saja masuk dalam materi

Definisi dan Tipe Hak Kepemilikan

Hak kepemilikan bukan hanya merupakan bagian dari kerangka kerja kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari system aturan-aturan (system of rules) yang merupakan hasil dari proses ekonomi. Hak kepemilikan didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Kepemilikan (property) yang dimaksud dapat berupa kepemilikan fisik (objek konnsumen, tanah, peralatan, modal) dan kepemilikan yang tak terlihat (intanglble property), seperti ide, puisi, rumus/formula. Namun dari beberapa macam hak kepemilikan yang ada, dalam teori ekonomi tenaga kerja dan teori ekonomi  adalah yang paling penting [Caporaso dan Levine, 1992:87]. Dalam perkembangannya, sejarah hak kepemilikan dapat dipelajari melalui dua pendekatan, yaitu :

1.      Teori kepemilikan individu

Merupakan representasi dari doktrin hak-hak alamiah (natural right) , yang merupakan basis dari eknomi klasik yang mengarah pada pandangan individualistic.

2.      Teori kepemilikan social

Berargumentasi bahwa masyarakat menyediakan mekanisme perbaikan bagi keterbatasan alamiah yang inheren dari dalam diri manusia.

Karakteristik Hak Kepemilikan

1.      Universalitas (universality), seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh bagian dispesifikasi secara lengkap.

2.      Eksklusivitas (eksclusifity), seluruh keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan seumber daya seharusnya tertuju kepada pemilik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3.      Tranferabilitas (transferability), seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan melalui penjualan maupun yang lain.

4.      Enforsibilitas (ensforsibility), hak kepemilikan seharusnya dijamin dari pratik keterpaksaan atau pelanggaran dari pihak lain.

Tipe rezim hak kepemilikan berdasarkan pemilik, hak, dan kewajiban

TIPE	PEMILIK	HAK PEMILIK	KEWAJIBAN
Privat	Individu	Pemanfaatan yang bisa diterima secara sosial	Mencegah penggunaan yang tidak bias diterima secara sosial
Bersama	Kolektif	Pengecualian terhadap orang lain	Merawat, mengatur tingkat pemanfaatan
Negara	Warga negara	Menentukan aturan	Menjaga tujuan-tujuan sosial
Akses terbuka (tanpa kepemilikan)	Tidak ada	Memanfaatkan	Tidak ada

Hak Kepemilikan Dan Rezim Sistem Ekonomi

            Jika berbicara mengenai rezim sistem ekonomi, setidaknya dapat didekati dalam tiga kelompok besar, yaitu:

1.         Rezim sistem ekonomi kapitalis

Dalam sistem ini seluruh kepemiikan dimiliki oleh sektor privat (swasta). Sistem ini percaya hak kepemilikan privat yang dimediasi oleh mekanisme pasar akan menghasilkan pancapaian ekonomi yang efisien. Hal ini terjadi karena setiap pemilik hak kepemilikan dijamin kepastian untuk memperoleh insentif ekonomi atas setiap aktivitas yang dilakukan, misalnya untuk menjual, mengelola, menyewakan,dll.

2.         Rezim sistem ekonomi sosialis

Sistem ekonomi sosialis menempatkan hak kepemilikan berada di tangan negara. Negara yang berhak untuk memiliki dan mengelola seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia, seperti tanah. Dengan basis kepemilikan negara tersebut, sistem ini yakin bahwa pemerataan ekonomi akan lebih mudah diwujudkan daripada hak kepemilikan yang dipegang oleh pihak swasta.

3.         Rezim sistem ekonomi campuran

Sistem ekonomi ini menggabungkan kepemilikan ditangan swasta dan negara. Setiap negara yang mengadopsi sistem ini berbeda-beda intensitasnyadalam mengijinkan hak kepemilikan kepada sektor swasta maupun negara. Umumnya negara diberi ruang mengelola hak kepemilikan yang strategis, sperti sumber daya air, hutan,dll. Dengan sistem campuran ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai tanpa harus mengorbankan tujuan pemerataan pembangunan.

           

Sekurangnya terdapat empat kritik terhadap model ekonomi sosialis (Jafee, 1998:121).

1.             Dibawah kekuasaan dan kontrol sosialisme, ekonomi akan dipegang oleh sekelompok birokrat negara yang umumnya tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat (pasar).

2.                  Menempatkan peran wirausahawan dalam sektor publik akan mengurangi pentingnya motif laba individu dan insentif melakukan investasi, inovasi, mengambil resiko, dan merespon pasar baru.

3.     Sosialisme, melalui kontrol terhadap alat-alat produksi ditangan negara menyebabkan konsentrasi kekuasaan politik berada di tangan pihak yang ditunjuk oleh negara.

4.     Ketiadaan pasar berarti menempatkan dewan perencanaan pusat sebagai pihak yang memutuskan segala urusan ekonomi, seperti penawaran permintaan dan harga. Faktanya urusan tersebut sangatlah kompleks yang tidak mungkin dikelola sepenuhnya oleh negara sehingga berpotensi menimbulkan pemanfaatan dan alokasi sumber daya yang tidak efisien.

Hak Kepemilikan dan Ekonomi Kelembagaan

Untuk memahami konsep dasar dari hak kepemilikan, langkah terbaik adalah dengan mula-mula mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi mengambil tempat dalam kerangka kelembagaan dasar dari negara liberal klasik (classical liberal state). Asumsi itu menyebutkan bahwa hak kepemilikan ditetapkan kepada individu menurut prinsip kepemilikan pribadi (private ownership) dan bahwa sanksi atas hak kepemilikan dapat dipindahkan (transferable) melalui ijin menurut prinsip kebebasan kontrak (freedom of contract). Dengan deskripsi ini, hak kepemilikan hampir selalu berupa hak eksklusif (exclusive right), tetapi kepemilikan bukan berarti hak yang tanpa batas (unrestricted right). Sedangkan Bromley dan Cernea mendefinisikan hak kepemilikan sebagai hak untuk mendapatkan aliran laba yang hanya aman (secure) bila pihak-pihak yang lain respek dengan kondisi yang melindungi aliran laba tersebut. Makna ini dengan cukup terang mendonorkan gambaran yang jelas, bahwa sesungguhnya hak kepemilikan menyangkut penguasaan individu atas aset (dalam pengertian yang luas bisa berupa ilmu pengetahuan dan ketrampilan) sehingga di dalam dirinya terdapat hak untuk menggunakan atau memindahkan atas yang aset yang dikuasai/dimiliki. Basis konsep ini pula yang nantinya dapat dipakai untuk memperluas cakupan dan pemahaman terhadap hak kepemilikan.

   Dengan basis pemikiran neoklasik yang berpendapat bahwa pasar tidak bisa menyelesaikan masalah eksternalitas, seperti halnya pasar tidak akan mampu memecahkan masalah hak kepemilikan, maka dari itu coase memberikan usulan bahwa eksternalitas dapat diinternalisasikan dalam kegiatan ekonomi jika hak kepemilikan telah dikelola dengan baik. Hal inilah yang menjadi pokok utama dari teori coase. Teori coase ini merupakan antithesis dari teori yang diberikan oleh pigou yang merujuk kepada instrument pajak untuk mengatasi adanya eksternalitas. Menurut coase jika hak kepemilikan sudah diatur dengan baik, maka peran pemerintah tidak dibutuhkan lagi dalam memecahkan masalah eksternalitas. Dari teori coase tersebut menggambarkan bahwa Negara tidak diperlukan untuk mengatasi masalah eksternalitas, coase lebih menyarankan agar hak kepemilikan lebih diperjelas lagi sehingga untuk mengatasi eksternalitas dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar, Negara tidak perlu turun tangan unutk mengatasinya. Bertentangan dengan teori coase tersebut pigou justru memaparkan bahwa pentingnya peran Negara dalam mengatasi eksternalitas melalui adanya pajak.

Pada dasarnya hak kepemilikan tidaklah statis, tetapi selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi masyarakat, dengan kata lain hak kepemilikan atas aset-aset yang pasti akan berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi.  Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai contoh kasus hal kepemilikan diatas yaitu sangat tergantung kepada pilihan dan perkembangan teknologi yang ada, serta masyarakat pada dasarnya mereka berbeda satu sama lain, maka akan memaknai hak kepemilikan secara berbeda pula.

Hak Kepemilikan dan Efisiensi Ekonomi

Tema efisiensi ekonomi selalu relavan dalam bidang ekonomi mengingat tujuan terpenting dari kegiatan ekonomi (setidaknya menurut paham klasik/ neoklasik) adalah untuk mencapai efisiensi. Efisiensi sendiri secara sederhana sebagai upaya memperoleh output yang lebih besar dengan input (faktor produksi) yang sama. Dalam pendekatan ekonomi kelembagaan, efisiensi tersebut bisa dicapai melalui dua cara, yakni pendekatan statis dan pendekatan dinamis. Dalam pendekatan statis, efisiensi ekonomi dicapai melalui spesialisasi tenaga kerja (division of labor). Sedangkan dalam pendekatan dinamis, efisiensi ekonomi diperoleh dengan jalan meningkatkan kapasitas dan inovasi teknologi sehingga produktivitas akan meningkat.  Umumnya, di negara maju pendekatan dinamis yang lebih banyak di adopsi, sedangkan di negara berkembang pendekatan statis yang lebih banyak dipakai untuk meningkatkan efisiensi. Jika persoalan efisiensi ekonomi tersebut dikaitkan dengan hak kepemilikan, maka ada beberapa perspektif yang bisa digunakan. Pertama, melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan kepastian hukum untuk melindungi penemuan- penemuan baru (seperti teknologi). Dalam sudut pandang ini, negara yang bisa menjamin hak kepemilikan terhadap penemuan/ inovasi teknologi (lewat paten) akan memiliki implikasi yang besar terhadap produktivitas dan efisiensi ekonomi.

Kedua, melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan degradasi lingkungan. Sampai saat ini ketergantungan aktivitas ekonomi terhadap Sumber Daya Alam (SDA) masih sangat besar, khususnya di negara berkembang. Ketergantungan terhadap SDA tentu akan menyebabkan terjadinya kecenderungan melakukan eksploitasi sebesar- besarnya sehinggan berpotensi merusak lingkungan. Dalam konteks ini, hak kepemilikan yang tidak jelas terhadap SDA cenderung akan merusak lingkungan dan dalam jangka panjang akan menurunkan pertumbuhan (efisiensi) ekonomi. Oleh karena itu, aliran hak kepemilikan menganggap bahwa hak kepemilikan swasta (private property rights) sebagai jalan terbaik untuk memberikan insentif yang baik bagi individudemi mau melakukan tindakan yang secara sosial maupun efisien (Baland dan Plateau, 1996). Sebaliknya, daripada harus memindahkan hak kepemilikan sumber daya alam kepada individu, paham hak kepemilikan bersama (common property right school) beragumentasi bahwa hak kepemilikan atas SDA seharusnya dikelola dan diatur oleh masyarakat (community), yang menberikan keuntungan bagi masyarakat maupun pihak luar (outsiders).

Dengan begitu, kesimpulan umum yang bisa diambil adalah adanya hubungan yang kuat antara hak milik yang jelas dan kualitas lingkungan. Misalnya, para petani dengan hak atas tanah yang aman lebih besar kecenderungannya mau melakukan investasi dalam konservasi tanah, teknik- teknik pembudidayaan yang berkesinambungan dan praktek perlindungan lingkungan lain (Feder, 1987). Penemuan- penemuan tersebut semakin menyakinkan bahwa kepastian hak kepemilikan hanya akan jatuh kepada pihak pemilik. Sebaliknya, apabila terdapat kerusakan terhadap hak kepemilikan, maka biaya yang keluar atas kerusakan hak kepemilikan tersebut Cuma ditanggung oleh pemiliknya. Dari paparan tersebut, terlihat bahwa yang paling penting adalah adanya kejelasan/ kepastian atas hak kepemilikan sehingga setiap pemilik/ pengelolanya mempunyai insentif untuk memakai dan melindungi hak kepemilikannya agar dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Inilah yang menjadi kunci efisiensi ekonomi (khususnya untuk kasus sumber daya alam), yakni adanya kepastian hak kepemilikan yang dijamin melalui produk dan penegakan hukum (law enforcement).

Daftar pustaka

Erani Yustika, Ahmad. 2013. Ekonomi Kelembagaan (Paradigma, Teori, dan Kebijakan). Erlangga,Jakarta.

#TUGAS8