Setelah minggu kemarin meringkas “Apa sih Ekonomi
Kelembagaan itu?”, minggu ini saya meringkas materi “Pemaknaan Ekonomi
Kelembagaan”. Dalam kajian historis, akar dari teori kelembagaan
sendiri sesungguhnya
sudah dimulai sejak lama, terutama ahli kelembagaan dari tradisi AS (American
Institutonal Tradition), seperti Thorstein Veblen, Wesley Mitchell, John R.
Commons dan Clarence Ayres. Di samping itu, ada juga varian lain yang melekat
pada ekonom klasik semisal Adam Smith dan John Stuart Mill ; Karl Max dan
aliran Marxian lainya; Mazhab Austria seperti Menger, Von Wieser dan Hayek ;
Schumpeter; dan tokoh Neoklasik khususnya Marshall. Tradisi yang pertama
(American Institutionalist Tradition) kemudian dikenal sebagai “Ilmu Ekonomi
Lama” (Old Institutionalist Economics). “New Institutionalist Economics (NIE)
diambil dari Oliver Williamson (1975), biasanya NIE juga disebut “Mathematic
Institutional Economics”. “Theoretical Institutional Economics”, “Modern Institutional
Economics” dan “Neo-institutional Economics”.
Ekonomi kelembagaan lama sebagian besar
bersumber dari dua proyek penelitian, yakni penelitian pertama yang dipelopori
oleh Thorstein Veblen (yang kemudian dikembangkan dan dimodifikasi oleh
Clarence Ayres) dan penelitian kedua di pandu oleh John R. Commons. Veblen
memusatkan perhatianya pada dikotomi antara bisnis dan aspek industrial dalam
perekonomian yang selanjutnya fokus kajian ini pengembangan dikotomi antara
kelembagaan dan teknologi. Sedangkan Commons lebih berkonsentrasi kepada hukum,
hak kepemilikan (property rights), dan organisasi yang memiliki implikasi
terhadap kekuatan ekonomi, transaksi ekonomi dan distribusi pendapatan.
Kelembagaan dilihat sebagai pencapaian dari proses formal dan informal dari
resolusi konflik. Jika konflik tersebut bermuara kepada penciptaan (perubahan)
kelembagaan yang memiliki “nilai yang masuk akal” atau menghasilkan “irama
kerja yang saling menguntungkan” atau maka bisa dikatakan proses tersebut
‘telah berhasil’ demikian sebaliknya.
Sebagai abstraksi, Challen (2000:13-14)
mengungkapkan beberapa karakteristik umum dari kelembagaan yakni:
1. Kelembagaan secara sosial diorganisasi
dan didukung, yang biasanya kelembagaan membedakan setiap rintangan rintangan
atas perilaku manusia, misalnya halangan biologis dan rintangan fisik.
2.
Kelembagaan adalah aturan aturan formal
dan konvensi informal serta tata perilaku.
3. Kelembagaan secara perlahan lahan
berubah atas kegiatan kegiatan yang telah dipandu maupun di halangi.
4.
Kelembagaan juga mengatur larangan larangan
dan persyaratan persyaratan.
Definisi dari ekonomi kelembagaan justru memfokuskan
kepada studi mengenai struktur dan
fungsi dari sistem hubungan manusia atau budaya yang secara eksplisit mencangkup
perilaku dan keinginan individu, dengan mempertimbangkan perilaku kelompok dan
tujuan tujuan umum masyarakat. Konteks sektor industri, kelembagaan merupakan
seperangkat aturan-aturan yang mempengaruhi bagaimana perusahaan mengorganisasi
untuk produksi dan menyediakan barang/jasa maupun berinteraksi dengan perilaku
ekonomi lain. Praktik industri standar adalah kepemilikan yang krusial dari
struktur industri yang merefleksikan pelaksanaan keputusan keputusan yang
dibuat oleh perusahaan individu.
Semua atau sebagian besar dari ekonom
kelembagaan adalah pragmatis, mempelajari fakta bukan untuk kepentingan pribadi
melainkan untuk menyelesaikan masalah masalah dan membuat kehidupan menjadi
lebih baik. Faktanya, menurut Kapp ekonomi kelembagaan selalu bertujuan untuk
menciptakan representasi yang menyeluruh dari proses ekonomi, baik di dalam maupun bagian dari
sistem sosial yang kompleks dan interaksi yang terjadi di dalamnya.
Pendeknya, ciri ekonomi kelembagaan
bisa ditandai dari tiga karakteristik berikut:
1.
Adanya kritik umum terhadap anggaran
awal dan elemen normatif yang tersembunyi dari analisi ekonomi tradisional.
2.
Pandangan umum proses ekonomi sebagai
sebuah sistem terbuka dan sebagai bagian dari jaringan sosio-kultural sebuah hubungan.
3. Penerimaan umum atau prinsip “aliran
sebab akibat” sebagai
hipotesis utama untuk menjelaskan dinamika proses ekonomi, termasuk proses
keterbelakangan
dan pembangunan.
Jika di komparasikan antara ekonomi kelembagaan dan
ekonomi neoklasik
maka keduanya
meyakini bahwa esensi dari ilmu ekonomi adalah bagaimana menghasilkan atau
mendistribusikan barang dan jasa yang sangat terbatas. Keduanya juga
mengasumsikan kemampuan manusia untuk mengelola hal itu, serta percaya pada
sistem dan mekanisme insentif dan disintensif. Ekonomi kelembagaan dan ekonomi
neoklasik percaya terhadap prinsip prinsip kegunaan yang makin lama makin
berkurang. Baik ekonomi kelembagaan maupun ekonomi neoklasik merasa yakin akan
kemampuanya untuk mengatasi kompetisi pasar tidak sempurna. Ekonomi neoklasik
jelas sangat peduli terhadap perubahan atau konsekuensi yang terjadi akibat
perubahan kegunaan kepuasan individu.
Samuel menyimpulkan delapan aspek dari
ekonomi kelembagaan :
1. Ekonomi kelembagaan cenderung
menekankan kepada proses evolusioner melalui penolakannya terhadap teori
ekonomi klasik yang percaya terhadap mekanisme penyesuaian otomatis lewat
perubahan perubahan dalam sistem harga.
2. Ahli-ahli kelembagaan menolak pandangan
neoklasik
mengenai pasar
bebas dan pasar yanga efisien. Mereka mengutamakan pandangan tentang eksistensi
kelembagaan yang mengandaikan adanya tindakan kolektif dari individu-individu di dalam
masyarakat. Mereka juga berargumentasi bahwa sistem pasar itu sendiri merupakan
hasil dari perbedaan kelembagaan yang telah eksis dalam kurun waktu tertentu.
3. Ide penting yang dibuat oleh ekonom
kelembagaan adalah bahwa faktor teknologi tidaklah ‘given’. Teknologi merupakan
proses perubahan yang berkesinambungan dan hal itu menyebabkan perubahan yang
penting pula. Dengan pandangan itu, teknologi bisa menentukan ketersediaan dan
keterjangkauan sumber daya fisik.
4. Ahli kelembagaan mengampanyekan yang
menyatakan bahwa sumber daya dialokasikan melalui struktur kelembagaan yang
bermacam-macam dan dalam beragam hubungan kekuasaan yang hidup di masyarakat.
5. Menurut Samuels kelembagaan merupakan
nilai yang tidak melihat harga harga relatif, namun nilai kepentingan terhadap
kelembagaan, struktur sosial dan perilaku.
6.
Kultur dan kekuasaan menentukan cara
bagaimana individu berperilaku.
7. Samuel berpandangan bahwa ahli ekonomi
kelembagaan lebih pluralistik atau demokratis dalam orientasinya.
8. Akhirnya, ekonomi kelembagaan melihat
ekonomi merupakan cara pandang yang menyeluruh dan mecoba untuk menjelaskan
aktivitas ekonomi dalam perspektif multidispliner.
Sebelumnya
dijelaskan Ekonomi kelembagaan lama, sekarang kita membahas Ekonomi
kelembagaan baru. Ekonomi kelembagaan baru tersebut di
kembangkan oleh penulis yang berbeda-beda yang lebih kurang di mulai dari kerja
kerja mereka pada dekade 1930-an. Mengembangkan gagasan tentang organisasi
ekonomi untuk mengimbangi gagasan intelektual kebijakan kompetisi dan regulasi
industri Amerika Serikat pada dekade 1960-an, yang menganggap semua itu bisa
dicapai oleh kebebasan ekonomi dan kewirausahaan. Dalam pendekatan NIE (New
Institutional Economic), kehadiran informasi yang tidak sempurna, eksternalitas
produksi dan barang barang publik diindenfikasi sebagai sumber terpenting
terjadinya kegagalan pasar. Kegagalan kelembagaan tersebut merujuk kepada
struktur kontrak dan hukum, serta regulasi dari penegakan pihak ketiga yang
lemah, padahal semua itu harus di perkuat untuk dapat menjalankan transaksi
pasar.
NIE beroperasi pada dua level yakni lingkungan kelembagaan dan kesepakatan kelembagaan. Seperangkat struktur aturan
politik,
sosial, dan
legal yang memapankan kegiatan produksi, pertukaran dan distribusi.
Institutional arrangement merupakan kesepakatan antara unit
ekonomi untuk mengelola dan mencari jalan agar hubungan antar unit tersebut
bisa berlangsung, baik lewat cara kerja sama maupun kompetisi. Menurut
Williamson, melalui pasar, pasar bayangan, maupun model kontrak yang memakai
hierarki. Jadi fokusnya adalah transaksi individu dan pertanyaan berkaitan
dengan bentuk organisasi. NIE adalah pengembangan dari ekonomi neoklasik yang
memasukan peran biaya transaksi dalam pertukaran dan juga mengambil kelembagaan
sebagai rintangan kritis dalam upaya memeroleh kinerja ekonomi. Secara
eksplisit cabang-cabang ilmu ekonomi kelembagaan itu ingin menunjukan bahwa
fenomena ekonomi tidak dapat dilihat hanya dari perspektif ekonomi semata,
tetapi harus ditangani secara lebih luas. Ekonomi kelembagaan melihat transaksi
sebagai kejadian sosial yang berdimensi luas. Secara lebih spesifik, perilaku
manusia dalam semua kegiatan sebetulnya ditentukan oleh dua hal yakni keuntungan ekonomi dan
penerimaan sosial.
Daftar Pustaka
Yustika,
Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan:
Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Penerbit Erlangga. Jakarta
#TUGAS2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar